Jumat, 30 Mei 2008

Konflik: Produktif vs Destruktif ?


Konflik adalah fenomena yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat maupun kesalahan persepsi. Terdapat 2 jenis konflik, yaitu: konflik produktif (konstruktif) dan konflik destruktif. Konflik produktif misalnya diskusi kondusif dalam membahas permasalahan aktual yang sedang terjadi untuk mencari solusi. Sedangkan konflik destruktif contohnya adalah debat kusir.
Secara teoritis, terdapat hubungan antara kinerja dengan konflik. Hubungan tersebut dapat dilihat pada ilustrasi berikut.


Dapat dikatakan bahwa konflik perlu dikelola pada level atau tingkat yang optimal. Konflik yang minimal belum tentu berdampak baik, karena kemungkinan terdapat berperilaku ”Yes Man”, apapun kata pemimpin dituruti karena takut atau sungkan menyampaikan pendapat meskipun sebenarnya pengikut merasa pemimpin telah salah mengambil kebijakan tetapi tetap dibiarkan. Selain itu, juga ada fenomena bawahan yang sukanya ”menjilat” atasan demi karir atau kepentingan pribadi lainnya dengan menomorduakan kepentingan bersama. Namun, sebaliknya apabila terlalu banyak konflik juga dapat bersifat destruktif. Terlalu banyak berdebat seringkali menyebabkan minimnya tindakan konkrit, atau dapat diistilahkan NATO (No Action Talk Only).
Pertanyaannya: Bagaimanakah konflik dalam kehidupan bernegara di Indonesia? Pada jaman Orla, Orba maupun Era Reformasi?

Kepemimpinan Nasional

Pemimpin negeri ini mampu membuat konsep kepemimpinan nasional yang luar biasa, seperti 11 asas kepemimpinan ABRI, yaitu :
  1. Taqwa (memiliki iman dan taat beribadah),
  2. Ing ngarsa sung tuladha (di depan mampu menjadi teladan),
  3. Ing madya mangun karsa (di tengah mampu menjadi pembangkit semangat),
  4. Tut wuri handayani (dibelakang mampu menjadi pendorong dan penggerak),
  5. Waspada purba wisesa (senantiasa waspada),
  6. Ambeg parama arta (mampu menetapkan prioritas),
  7. Prasaja (hidupnya bersahaja),
  8. Setya (setia),
  9. Gemi nastiti (hemat dan cermat),
  10. Belaka (jujur dan terbuka)
  11. Legawa (ikhlas).

Bagaimana dengan implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan di atas? Nampaknya hanya segelintir pemimpin kita yang mampu memenuhi kriteria di atas. Pada jaman pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan, kita banyak melihat pemimpin besar, seperti Bung Hatta, Jenderal Sudirman, dr. Sutomo, RA Kartini, dsb. Ada apa dengan kondisi negeri kita sekarang? Apakah sistemnya yang keliru? sehingga pemimpin yang baik justru terpinggirkan. Atau adanya mafia kelompok “pemimpin hitam” yang ingin mempertahankan status quo untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka? Atau memang pada saat ini sudah terjadi demoralisasi bangsa. Semangat kejuangan yang dahulu luar biasa sekarang telah luntur dipinggirkan oleh hedonisme sehingga kepribadian dan integritas bukan lagi sebagai sesuatu yang utama.

Stephen Covey dalam bukunya Principle-Centered Leadership mengemukakan 7 dosa dari pemimpin masa kini, yaitu :

  1. Kaya tanpa kerja
  2. Hiburan tanpa hati nurani
  3. Pengetahuan tanpa karakter
  4. Bisnis tanpa moral dan etika
  5. Iptek tanpa kemanusiaan
  6. Agama tanpa pengorbanan
  7. Politik tanpa prinsip

Bagaimana dengan pemimpin negeri ini? Mungkin banyak yang tersindir, tapi tidak peduli. Bangsa punya visi (impian) memang perlu, tetapi sekarang ini banyak pemimpin yang tidak punya impian, tetapi hanya punya mimpi, yaitu halusinasi yang tidak disertai aksi konkrit.

Militansi Pemimpin dan Kecerdasan Emosional

Untuk mencapai suatu visi seringkali membutuhkan waktu jangka panjang bahkan jangka sangat panjang yang bersifat lintas generasi. Kita bisa lihat pada perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih setelah perjuangan 350 tahun. Memang mengupayakan perubahan atau transformasi seringkali memerlukan pengorbanan yang luar biasa, baik pikiran, tenaga, waktu dan dana. Oleh karena itu, militansi pemimpin menjadi salah satu faktor penting untuk terjadinya perubahan. Pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dan integritas, tetapi juga perlu memiliki ketahanan dalam berjuang, seperti dapat kita jumpai pada pelari maraton. Harriet Beecher Stowe (1811-1896), seorang novelist terkenal Amerika, pernah berkata: “Jangan menyerah dulu, sebab ada tempat dan saatnya arus akan berbalik arah”. Memang seringkali solusi datang tidak secepat yang kita inginkan.
Beberapa studi menunjukkan bahwa emotional intelligence (EI) atau kecerdasan emosional diperlukan oleh para pemimpin. Dalam EI, terdapat 5 komponen kunci, yaitu.
  1. Self awareness (kepedulian diri sendiri), antara lain: memiliki kepercayaan diri, bersedia dan mampu mengukur diri sendiri (self assessment), dan mampu menghibur diri sendiri ketika sedang menghadapi tekanan dan kegagalan.
  2. Self management (mengelola diri sendiri), antara lain memiliki integritas dan dapat tetap mampu menikmati meskipun dalam kondisi ketidakjelasan (uncertainty) dan bersikap terbuka terhadap perubahan.
  3. Self motivation (memotivasi diri sendiri), antara lain memiliki dorongan kuat berprestasi, optimisme, dan komitmen tinggi, serta mampu memotivasi diri sendiri.
  4. Emphaty (empati), yang menghargai orang lain, dan mampu membangun dan mempertahankan orang yang berbakat, dan menghargai fenomena keberagaman multi budaya.
  5. Social skills (kemampuan sosial), yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mampu memimpin perubahan, dan membangun team.

Rabu, 28 Mei 2008

Dilema Perikanan Laut Jawa Tengah

Selama ini perikanan laut masih menjadi kontributor utama dalam produksi perikanan nasional. Lebih dari 70% produksi perikanan nasional berasal dari perikanan laut. Demikian pula di Jawa Tengah, proporsi perikanan laut masih sangat dominan. Sayangnya, ancaman overfishing semakin menjadi ”momok” perikanan nasional dan Jawa Tengah.
Peningkatan Permintaan Ikan
Permintaan akan ikan disinyalir akan terus meningkat dengan pertumbuhan penduduk, baik pada lingkup dunia, nasional maupun Jawa Tengah. Sebagai gambaran, sekitar 77% produksi ikan dunia (lebih dari 66 juta ton/tahun) dipergunakan untuk konsumsi manusia, dimana pertumbuhan populasi penduduk dunia sekitar 1% per tahun.
Demikian pula permintaan ikan secara nasional dan Jawa Tengah juga akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk nasional pada tahun 1995-2000 sebesar 1,18% per tahun, sedangkan propinsi Jawa Tengah sekitar 1,06% per tahun. Oleh karena itu, secara kasar sebaiknya juga terjadi pertumbuhan produksi perikanan paling tidak 1% per tahun agar pertumbuhan produksi perikanan tidak ”digerogoti” oleh pertumbuhan populasi penduduk.
Penurunan Produksi Perikanan Jawa Tengah
Ironisnya, produksi perikanan beberapa daerah di Jawa Tengah justru mengalami penurunan. Sebagai gambaran, dalam kurun waktu tahun 1997-2004 laju penurunan produksi perikanan laut Jawa Tengah sebesar 2,7% per tahun.
Beberapa daerah di Jawa Tengah yang telah mengalami penurunan produksi perikanan laut antara lain adalah Kota Tegal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, dan Kota Semarang. Beberapa kajian juga telah membuktikan bahwa beberapa wilayah pesisir pantura Jawa Tengah telah mengalami overfishing, seperti pesisir Kota Semarang dan Kota Tegal.
Memang secara nasional produksi perikanan laut masih bertumbuh sekitar 2,2% per tahun. Namun, kalau tidak diantisipasi maka penurunan produksi perikanan laut yang dialami Jawa Tengah dapat ”menular” ke propinsi lain.
Selain itu, gejala penurunan produksi budidaya perikanan juga melanda beberapa daerah di Jawa Tengah. Daerah yang telah mengalami penurunan produksi benih ikan antara lain Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Semarang. Penurunan produksi benih tentunya akan berpengaruh pada produksi ikan konsumsi pada sub sektor budidaya mengingat benih merupakan salah satu input utama kegiatan budidaya pembesaran ikan konsumsi.
Dari Surplus Menuju Minus ?
Menyimak perkembangan antara suplai dan permintaan ikan, maka dapat dirasakan adanya ”bom waktu” masalah penyediaan atau suplai ikan. Memang pada saat ini kebutuhan ikan nasional masih dapat disuplai dari dalam negeri. Indonesia juga masih mampu mengekspor beberapa komoditas perikanan unggulan seperti udang, tuna, kakap, kerapu, beronang, lele, rumput laut, dan paha kodok. Hal itu dapat menjadi indikasi bahwa produksi perikanan nasional pada saat ini masih surplus.

Meskipun masih surplus, namun jangan sampai terlena. Kalau ancaman penurunan produksi tidak diantisipasi dengan baik, maka tidak mustahil produksi perikanan nasional dapat bergeser dari surplus menjadi minus. Jangan sampai nasib perikanan serupa dengan yang dialami komoditi beras dan minyak bumi, dimana semula Indonesia merupakan eksportir tapi sekarang berubah menjadi importir.

Overfishing, Akses Terbuka dan The Tragedy of The Commons

Ancaman overfishing semestinya menjadi prioritas dari pemerintah untuk dicarikan solusinya. Kehancuran perikanan tangkap sama saja kehancuran perikanan nasional. Overfishing merupakan konsekuensi dari masalah common property dan open access. Selama ini, sumberdaya ikan di laut masih menjadi “milik bersama” sehingga semua pihak dapat mengeksplotasi tanpa pengaturan dan penegakan regulasi yang tegas. Dampaknya, pemanfaatan sumberdaya perikanan laut menjadi tidak terkendali.

Pada prinsipnya, peningkatan kegiatan penangkapan mempunyai 2 jenis implikasi, yaitu meningkatkan produksi penangkapan atau justru sebaliknya menurunkan produksi penangkapan. Pada saat kondisi underfishing, peningkatan kegiatan penangkapan akan meningkatkan produksi. Sebaliknya, pada saat kondisi overfishing peningkatan penangkapan justru menurunkan produksi penangkapan.

Gejala overfishing apabila dibiarkan akan mengarah pada kondisi keseimbangan akses terbuka atau open access equilibrium (OAE). Fenomena inilah yang disebut-sebut sebagai the tragedy of the commons oleh Garret Hardin pada tahun 1968. Keseimbangan akses terbuka merupakan titik impas dimana kegiatan penangkapan tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian.

Manajemen Perikanan Tangkap Modern

Untuk menghindari overfishing, maka diperlukan pengelolaan perikanan yang baik dan berkelanjutan (sustainable fisheries). Pemerintah perlu membenahi mulai dari Fisheries Management System (FMS); Monitoring, Control and Surveilance (MCS) dan Fisheries Judicial System (FJS).

Pengelolaan sumberdaya ikan tidak hanya terkait dengan pengaturan jenis alat tangkap (misalnya pelarangan trawl beroperasi di pesisir) dan ukuran mata jaring (mesh size). Sudah saatnya stakeholder perikanan laut memikirkan adanya kuota penangkapan, baik terkait dengan jumlah trip maupun jumlah hasil tangkapan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kajian level maximum sustainable yield (MSY) maupun maximum economic yield (MEY) untuk setiap wilayah perairan. Selanjutnya, temuan MSY dan MEY tersebut dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di laut.

Alternatif lain kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan antara lain adalah pajak, pelarangan daerah penangkapan, dan pelarangan waktu penangkapan. Dengan perhitungan yang matang, maka pemerintah dapat menetapkan tarif dan ketentuan pajak yang mengarahkan pemanfaatan sumberdaya ikan pada level MSY atau MEY. Sedangkan pelarangan daerah penangkapan dan pelarangan waktu penangkapan dapat diterapkan pada daerah pemijahan. Pada daerah yang telah mengalami overfishing, dapat diterapkan kebijakan pelarangan penangkapan untuk sementara (temporal) sambil menunggu pemulihan sumberdaya.

Memang untuk menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan yang baik kepada nelayan tradisional tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Penerapan kuota penangkapan kemungkinan besar akan ditentang. Namun, upaya memberikan pemahaman akan masalah overfishing dan orientasi berpikir jangka panjang kepada nelayan tetap perlu dilakukan. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang rasional dan tidak menggurui, maka secara bertahap nelayan akan mengerti dan mendukung.

Selain itu, revitalisasi budidaya juga merupakan isu yang tidak kalah penting. Kalau tidak ingin suatu saat Indonesia menjadi importir ikan, maka perbaikan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya perikanan harus segera diperbaiki.

Catatan:
Tulisan ini adalah sebagian dari paper yang pernah dipublikasikan dalam Majalah Insank (Majalah Mahasiswa Perikanan) Undip, Edisi Maret 2008.

Kepemimpinan Karismatik dan Visioner

Dalam teori kepemimpinan, berkembang teori kepemimpinan karismatik dan visioner. Kepemimpinan karismatik dan visioner diantaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Vision and articulation. Pemimpin karismatik dan visioner memiliki visi, yaitu tujuan ideal, dan mampu menjelaskan visi tersebut kepada rakyat.
  • Personal risk
    , dimana pemimpin karismatik berani mengambil resiko pribadi untuk mencapai visi.
  • Environmental sensitivity
    . Pemimpin karismatik mampu melakukan perhitungan realitis mengenai hambatan dari lingkungan dan kebutuhan sumberdaya untuk mengupayakan terjadinya perubahan.
  • Sensitivity to follower needs
    . Pemimpin karismatik mencoba memandang dari perspektif orang lain (tidak hanya perspektif diri sendiri), serta berempati terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain.
  • Unconventional behavior
    . Pemimpin karismatik menunjukkan perilaku (konstruktif) diluar kebiasaan dan seringkali menentang norma (destruktif) yang mengakar dalam masyarakat, tetapi untuk perubahan ke arah perbaikan, misalnya reformasi.

Bagaimana dengan karakteristik para pemimpin nasional, baik yang berada di lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga negara yang lain? Apakah mereka memiliki visi. Mungkin sebagian punya dan sebagian lagi belum memiliki konsep brilian mengenai kondisi masa depan yang akan dibangun. Bagaimana dengan personal risk, beranikah mereka berkorban untuk kepentingan bangsa. Rasa-rasanya untuk yang ini masih tergolong masih langka. Buktinya money politics dan kolusi politik untuk mementingkan kepentingan elit masih banyak terjadi.

Bagaimana dengan sensitifitas terhadap lingkungan dan kebutuhan rakyat? No comment. Bagaimana dengan unconventional behavior? Memang seringkali pemimpin kita menunjukkan perilaku yang diluar kebiasaan atau luar biasa, namun sayangnya sebagian bukanlah perilaku luar biasa yang positif tetapi justru luar biasa yang negatif, seperti korupsi gila-gilaan dan persekongkolan jahat gila-gilaan.


Perubahan dapat terjadi....
Perubahan yang terarah memerlukan visi...
Perubahan yang efektif memerlukan kompetensi SDM..
Perubahan juga memerlukan dorongan motivasi, apalagi perubahan yang memerlukan jangka waktu panjang...
Perubahan memerlukan sumberdaya. Kita punya sumberdaya alam melimpah, namun terpuruk menjadi negara inferior, sedangkan beberapa negara memiliki sumberdaya alam pas-pasan, namun justru mampu menjadi negara kaya. Ironis...
Perubahan perlu tindakan konkrit. Tanpa aksi berarti NATO, No Action Talk Only....